Sabtu, 24 Oktober 2009

Proyek MRT

Mengapa pemodal lokal tertarik pada proyek MRT?

oleh : Nurudin Abdullah

Mengawali pekan ini, sejumlah kolega menyatakan ketertarikan dan sekaligus khawatir membaca dua berita utama yang disajikan Bisnis Indonesia secara bersamaan di halaman Megapolitan dan Finansial pada Senin, 19 Oktober 2009.

Kedua berita itu ditarik ke dalam perspektif mengenai ketersediaan infrastruktur Kota Jakarta, masing-masing berjudul Kontrak desain dasar MRT ditunda dan Prayogo beli Transpacific Railway.

Berita pertama menyebutkan Departemen Perhubungan menunda penandatanganan kontrak kerja desain dasar proyek mass rapid transit (MRT) dengan Nippon Koei, pemenang tender konsultan desain proyek itu yang dijadwalkan pekan lalu.

Penundaan penandatanganan kontrak diperkirakankarena pekerjaan pembuatan desain dasar MRT Jakarta yang dijadwalkan selama 14 bulan sejak keputusan pemenang tender ditetapkan kembali molor.

Sesuai dengan SK Menhub Jusman Syafii Djamal tertanggal 4 September 2009, Nippon Koei Co Ltd ditetapkan sebagai pemenang tender konsultan pembuatan desain dasar proyek MRT, menyisihkan konsorsium Katahira Engineers International.

Nilai proyek MRT yang mencapai Rp10,264 triliun akan dibiayai dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp8,359 triliun, APBD Rp1,254 triliun dan APBD DKI sebesar Rp651 miliar.

Penundaan penandatangan kontrak kerja dengan alasan ada hal-hal teknis yang masih perlu pendalaman atau sesuai dengan asas kehati-hatian itu justru menimbulkan rasa kekhawatrian tersendiri.

Cukup beralasan

Kekhawatiran kolega saya tadi cukup beralasan mengingat adanya pengalaman dengan pembangunan jaringan kereta api layang monorel, yang sejumlah tiang penyangganya sudah telanjur dibangun sebagian.

Pemandangan yang sangat tidak sedap terlihat bagian tengah Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan dan Jalan Asia Afrika, Senayan Jakarta Pusat, terdiri dari puluhan bangunan tiang monorel yang menjadi monumen sebuah kegagalan.

Sampai sekarang otot-ototan antara Pemprov DKI dan PT Jakarta Monorail (JM) belum juga kunjung usai. Satu pihak meminta asetnya diganti dan pihak lain menolak dengan alasan proyek itu murni swasta.

Pemprov DKI masih melakukan appraisal terkait dengan nilai ganti rugi yang akan dibayarkan setelah usulan ganti rugi Rp192 miliar dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditolak PT JM.

Perusahaan yang sedianya akan mengelola kereta layang rel tunggal itu masih berkukuh meminta ganti rugi seperti nilai investasi yang telah dikeluarkannya mencapai Rp650 miliar.

Proses appraisal ulang akan ditangani pihak independen bekerja sama dengan BPKP dengan harapan nilai ganti ruginya dapat disepakati PT JM, sehingga masalah monorel di Jakarta tidak menjadi masalah lagi.

Bagi masyarakat awam, kasus tersebut semakin menjelaskan kekurang pedulian pemerintah pusat terhadap Kota Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kota metropolitan bertaraf internasional.

Padahal, pemerintah pusat dan Pemprov DKI seharusnya dapat menjaring modal dalam negeri yang ternyata banyak dimiliki kalangan pengusaha lokal. Sebut saja salah satunya Prayogo Pangestu.

Seperti pembuka tulisan ini, hotline berita Bisnis Indonesia pada halaman Finansial yang menceritakan konglomerat Prayogo Pangestu telah membeli mayoritas saham PT Transpacific Railway Infrastructure, yang akan membangun proyek angkutan batu bara senilai US$1,06 miliar.

Proyek berupa jalur kereta api untuk mengangkut batu bara dari Banko Tengah ke Lampung sepanjang sekitar 308 km dengan total nilai proyek sebesar US$1,06 miliar setara dengan Rp9,86 triliun.

Rencananya pada tahap awal, kapasitas angkut kereta api itu bisa mencapai sekitar 20 juta ton batu bara dan dapat ditingkatkan menjadi 40 juta ton. Pembangunan tiang pancang proyek itu diharapkan dapat dimulai akhir tahun ini.

Mungkin, kasus pembangunan monorel yang belum tuntas hingga sekarang, serta kegiatan fisik pembangunan MRT lintas Lebak Bulus-Dukuh Atas yang juga belum dimulai akibat kontrak desain dasarnya yang masih ditunda-tunda penandatanganannya.

Selain itu pengembangan jaringan busway Transjakarta masih jalan di tempat, sampai sekarang koridor IX (Pinang Ranti-Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok) yang relatif sudah siap dari segi lintasan jalan dan selter serta jembatan jalannya, belum juga dioperasikan.

Kondisi riil tersebut bagi kalangan pelaku usaha cenderung tidak menarik untuk menanamkan modalnya. Terbukti Proyogo lebih senang membangun jaringan kereta api pengangkut batu bara.

Walaupun tidak terlalu keren dibandingkan dengan membangun kereta yang melaju di kawasan kota metropolitan Jakarta dengan penumpang berpakaian necis dan berparfum wangi, tetapi boleh jadi keuntungan kereta batu bara lebih menarik. (nurudin.abdullah@bisnis.co.id)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar